Saruji Masnirah : "Saatnya Pemekaran Kabupaten Sumbawa Jilid II Jadi Kota Sumbawa Besar"

Jawa Barat - Pakar ilmu pemerintahan dan otonomi daerah, Saruji Masnirah meminta  pemerintah agar memberi prioritas terbentuknya Kota Sumbawa Besar dari pemekaran Kabupaten Sumbawa Jilid II, jika moratorium pembentukan daerah otonomi baru dibuka kembali oleh Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut diungkapkan dalam bincang khusus dengan Didin Maninggara di kediamannya di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat, 28 Januari 2022. 

Baca juga: Pengadilan Negeri Jalin Kerjasama Dengan Bale Mediasi Kota Mataram

Menurut dosen senior Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah purnabakti itu, pembentukan Kota Sumbawa Besar yang sudah diusulkan ke pemerintah dengan nama Kota Samawa Rea (KSR) layak mendapat prioritas seiring usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dari  Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Pembentukan daerah otonomi baru Kota Sumbawa Besar layak mendapat prioritas untuk percepatan pengembangan pembangunan, " tandas pria kelahiran Lunyuk yang kini berusia 80 tahun.

Baca juga: Tony Rosyid: Soal Haji, Mari Cari Solusi

Saruji menyebut, ada beberapa kelebihan jika Kabupaten Sumbawa dimekarkan kembali, setelah pemekaran jilid I menjadi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

"Kelebihan pertama adalah legitimasi itu sendiri karena berstatus daerah otonom yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Sehingga pemimpin daerah dari hasil pemekaran nanti lebih memiliki legitimasi publik karena memang merupakan hasil pilihan rakyat, " ujarnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Jika Jakarta Bebas Banjir, Apakah Ibu Kota akan Tetap Pindah?

Kelebihan kedua, kata Saruji, adalah kepala daerah di pemerintahan kota baru dapat mengembangkan pembangunan dengan otoritas sendiri, terutama pada pembangunan berbasis perkotaan.

Mantan Kepala Kantor Sospol Kabupaten Sumbawa era Bupati Yakub Kuswara itu, mencontohkan perkembangan Kota Bima yang tertata baik setelah mengalami pemekaran dari daerah induknya Kabupaten Bima. 

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

"Kita harus berpikir dan berpandangan realistis bahwa saatnya kita punya daerah otonomi baru berbentuk kota, yakni Kota Sumbawa Besar yang mengandung arti akronim Kota Samawa Rea, " sambungnya.

Diketahui sampai saat ini moratorium pembentukan daerah otonomi baru, baik provinsi maupun kabupaten dan kota belum dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Meski demikian, usulan pembentukan Kota Samawa Rea dari pemekaran Kabupaten Sumbawa Jilid II sudah di tangan DPR RI dan Kemendagri yang telah disampaikan oleh Komite Pembentukan Kota Samawa Rea (KPKSR) yang diketuai Arahman Alamudy dan sekretaris Syamsul Fikry. Usulan tersebut disampaikan saat Bupati Jamaluddin Malik ke Kemendagri dan DPR RI.(red)

Baca juga: Kunker Pemkot Mataram ke Depok